Penerapan Prinsip Green Constitution Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tulungagung

Penerapan prinsip green constitution sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyebutkan bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah termasuk Pemda Tulungagung memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah. Untuk itu, penerapan dari prinsip green constitution dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah penulis jadikan pijakan utama dan mindset dalam menganalisa dan memberikan kontribusi konkret pada pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung.
Walaupun sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan, yang substansi dari Perda ini lebih mengatur dan merinci tarif retibusi pelayanan persampahan atau kebersihan, sedangkan penegakan hukum dari kesadaran para pihak dalam pengelolaan sampah belum terwujud pada Perda dimaksud. Padahal wujud dari peran masyarakat tersebut merupakan bentuk pendemokrasian pengambilan keputusan yang didalamnya terdapat akses atau partisipasi rakyat. Dalam hal ini adalah masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan sampah. Dimana selama ini peran serta para pemulung kurang diperhatikan dan tidak diberdayakan bahkan cenderung ditinggalkan dalam mengatasi pengelolaan sampah maupun pada klausul peraturan daerah akan partisipasi mereka dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung.
Buku ini dengan mengangkat tema tentang green constitution yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 coba menelisik apakah pengelolaan sampah di Tulungagung sudah sesuai dengan undang-undang tersebut, kendala-kendalanya, dan solusi yang tepat sebagai rekomendasi kepada pemerintah terkait